Save Our Soccer tak percaya PSSI

JAKARTA: Komunitas pecinta sepak bola Save Our Soccer (SOS) tidak mempercayai pertanggungjawaban pengelolaan dana Persatuan Sepak  bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena dinilai tak memberikan informasi sebenarnya kepada publik. Mantan manajer Tim Nasional IGK Manila mengatakan walaupun pengelolaan dana itu sudah dilaporkan melalui kongres PSSI, namun pihaknya tetap mempertanyakan apakah pertanggungjawaban mengenai dana itu benar adanya. Menurut dia, banyak hal yang tidak disampaikan secara transparan oleh pengurus PSSI.

"Misalnya saja, bagaimana pengelolaan dana tiket Asian Football Federation Cup atau pertandingan lainnya, serta dana dari APBN? Apakah penggunaannya sudah benar dan disampaikan secara transparan?" ujar Manila dalam diskusi tentang dugaan korupsi dan sepak bola di Jakarta.

Menurut dia, publik saat ini menuntut bagaimana pemberian dana kepada PSSI terkait dengan minimnya prestasi sepak bola nasional. Manila menuturkan hal itu ditandai dengan banyaknya uang negara yang masuk melalui PSSI, namun tidak berpengaruh siginifikan terhadap prestasi dan pembinaan sepak bola nasional.

Oleh karena itu, kata Manila, sudah saatnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk ke PSSI terkait dengan pengelolaan dana tersebut. Dia sendiri mencurigai adanya dugaan korupsi di tubuh organisasi pengelola sepak bola nasional tersebut.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mendesak pemerintah agar tidak lagi memberikan dana kepada klub sepak bola di seluruh daerah melalui APBD. Hal tersebut, sambungnya, didasari oleh pengalaman yang terjadi yakni menjadi ajang politisasi pejabat daerah.

Menurut dia, sedikitnya ada empat modus pemberian dana APBD kepada klub sepak bola di daerah, yakni bantuan sosial, pemberian hibah, disisipkan melalui dana Satuan Kerja Perangkat Daerah serta penyertaan modal. Abdullah mendesak agar KPK maupun BPK tidak hanya masuk melalui PSSI, namun juga pengelolaan dana di klub daerah.

"Pengelolaan dana itu sangat minim transparansi dan akuntabilitasnya rendah. Oleh karena itu, kami meminta BPK dan KPK untuk dapat mengaudit serta menelusuri dugaan korupsi dalam dana yang digunakan," ujar Dahlan.

KPK sebelumnya mengatakan pihaknya akan mengkaji dana pengelolaan sepak bola karena dugaan tidak adanya pertanggungjawaban secara benar. Lembaga itu sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada PSSI namun belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang.

Staf Khusus Presiden bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai dalam diskusi itu menyetujui bahwa sudah saatnya ada revolusi dalam pengelolaan sepak bola nasional. Salah satunya, sambungnya, adalah kemandirian dalam pembiayaan kegiatan sepak bola.

Dia menuturkan pihaknya ke depan akan mengonsolidasikan lagi regulasi yang mengatur tentang pemberian dana APBD kepada klub-klub nasional. Felix menjelaskan dirinya setuju bahwa pemberian dana itu harus ditiadakan untuk ke depannya.